Pilpres | Para pelaku kejahatan tersebut seakan-akan menjadi “tuan penentu” siapa yang menang dan siapa yang kalah

Pengamat: Kejahatan di Pilpres 2019
Sangat Luar Biasa

Harits Abu Ulya.Foto: INDONESIAINSIDE.ID


Seo: CYBER WAPMILD

Di.motd.org, indonesia — Pesta demokrasi 17 April 2019 usai sudah digelar. Proses penghitungan suara kini oleh lembaga resmi yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih dalam tahap rekapitulasi.

Dan tidak di pungkiri Rakyat pun merasa harap-harap cemas menanti hasil final pemilu dari KPU. Namun, di
sisi lain, ada sebagian masyarakat yang
mengkhawatirkan kompleksitas ekses dari
pemilu terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan mereka.

Pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya menuturkan, semua rakyat yang
bernurani dan berakal sehat pasti
mendambakan Pilpres 2019 berjalan dengan
transparan, jujur, adil, beradab. Prinsip_prinsip
itu semestinya diterapkan sejak proses awal,
saat pelaksanaan (hari H), hingga proses
perhitungan hasil pemilu.

“Semua mendambakan dari proses awal
hingga akhir tidak cacat oleh tindakan
kecurangan yang meruntuhkan prinsip jurdil
dan beradab. Karena dengan begitulah, pemilu akan melahirkan kepemimpinan baru yang Legitimed dan bermartabat,” ungkap Harits kepada IndonesiaInside, Kamis (18/4).

Akan tetapi, kata dia, jika masyarakat ingin secara objektif melakukan monitoring dan kajian yang elaboratif terhadap semua proses di atas, mereka tentu akan mendapati indikasi-indikasi masalah. Masalah tersebut bisa terkait
dengan kinerja, integritas, dan kapabilitas KPU dan Bawaslu/Panwaslu, di samping menyangkut oknum-oknum di luar lembaga resmi penyelenggara pemilu yang terindikasi melakukan aksi-aksi curang yang mencederai proses demokrasi.

Harits menjelaskan, KPU adalah lembaga
negara yang posisinya sangat krusial. Pasalnya,
dari proses yang dikerjakan lembaga itulah
negara ini akan melahirkan sosok pemimpin
baru bagi seluruh rakyat Indonesia. “Siapa pun
yang mencundangi KPU dari proses kerja yang
dilakukan itu, sama artinya mencederai bahkan
meruntuhkan kedaulatan NKRI,” tuturnya.

Harits mengatakan, berbicara kedaulatan
berarti juga berbicara ancaman yang bisa
membahayakan atau meruntuhkan NKRI. Tidak semua tindak kejahatan bisa menggoyang kadaulatan, namun setiap yang mengancam kedaulatan sudah pasti kejahatan. “Korelasinya dengan Pilpres 2019, kita sesadar-sadarnya dihadapkan pada kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yaitu kejahatan siber (cyber crime),” ujarnya.

Harits menjelaskan alasannya menyebut
kejahatan siber di Pilpres 2019 sebagai
kejahatan yang luar biasa. Jika dikorelasikan
dengan sikap KPU yang cenderung pasrah
menghadapi berbagai kecurangan yang terjadi belakangan ini, kejahatan pada Pilpres 2019 tampaknya tidak bisa dicegah, diatasi, ataupun diamputasi. Para pelaku kejahatan tersebut seakan-akan menjadi “tuan penentu” siapa yang menang dan siapa yang kalah, atau; siapa yang akan jadi pemimpin dan siapa yang akan dipimpin.

POST WAPMILD YANG TERKUNCI Untuk Umum Adalah: Mengintip Antusiasme Masyarakat Yang Senang kepada Sandiaga Uno!

“Artinya urusan
puncak politik berbangsa dan bernegara diacak-acak oleh segerombolan penjahat itu,” ungkapnya.

Dia menuturkan, sebelum dan sejak
penghitungan hasil Pilpres 17 April 2019, para
hacker (peretas) berusaha mengambil alih
sistem IT (teknologi informasi) KPU. Harits
menduga, para penjahat siber itu bersifat
prabayar alias bekerja atas order (pesanan)
pihak tertentu. “Penjahat ini berjejaring
layaknya mafia skala internasional. Mereka
bekerja bisa dengan save house (tempat yang
aman) di berbagai negara dunia, mulai dari
Cina, Rusia, Amerika, Hongkong, atau negara-negara lainnya,” ucapnya.

Dia menilai secara realitas empirik KPU saat
ini dalam bahaya besar, di bawah bayang-
bayang kejahatan siber. Logikanya,
penghitungan resmi harusnya berada di KPU,
termasuk tabulasi resmi yang bisa disaksikan
oleh publik. “Namun, jika paparan tabulasi
resmi tersebut ternyata produk sihir dari mafia
pelaku cyber crime, itu artinya kedaulatan NKRI runtuh. Para penjahat menjadi penentu hasil
akhir dari nasib kepemimpinan bangsa ini,”
ujarnya dengan nada geram.

Karena itu, kata dia, KPU sebagai lembaga
negara harus di-backup atau bersinergi dengan
lembaga negara lainnya yang berkompeten
untuk mengamankan IT KPU. Di antara lembaga
negara itu adalah Badan Sandi dan Siber
Nasional (BSSN), TNI, Polri, Badan Intelijen
Negara (BIN), dan Kemenkominfo yang memiliki
desk cyber dengan teknologi mutakhir dan
mahal.

“Kalau IT KPU jebol, itu artinya kadaulatan
NKRI runtuh. Alat atau lembaga-lembaga
negara yang berfungsi untuk menjaga
keamanan dan kedaulatan NKRI apakah hanya
bisa berpangku tangan menjadi penonton tanpa
sigap bekerja demi rakyat dan negara tercinta?”
tanya Harits.

Dia juga mendesak polisi segera mengusut,
menangkap, dan mengadili para pelaku
kejahatan siber. Sebab, kejahatan mereka pada
proses perhitungan pemilu dapat menggoncang
keamanan Indonesia.

Ia mengingatkan, rakyat Indonesia
berharap alat negara yang bertugas menjaga
kedaulatan juga memastikan kerja KPU aman
dari rongrongan pihak mana pun. KPU harus
transparan untuk menjamin hasil akhir Pilpres
2019 sebagai produk kerja jurdil dan beradab,
tanpa intervensi para penjahat siber yang
diorder oleh pembajak demokrasi.

“Sekitar Rp25 triliun dianggarkan untuk
Pemilu 2019. Tapi jika hasil akhirnya adalah
produk kecurangan dan kejahatan sistematis, sangat mungkin rakyat akan bangkit melawan,” ujarnya. (CYBER WAPMILD)


WARNING…! khusus buat para cyber-syber indonesia, mari kita sebagai warga negara indonesia kita sama² bersatu amankan dan lindungi server IP – host database – mysql milik kpu dari para perusak IT, agar pilpers ini lancar aman sampai pengumuman hasil pilpersnya.

CYBER – SYBER INDONESIA BERSATU, BAIK PEMULA MAUPUN SENIOR Syber – Cyber IT. WAPMILD™!

Facebook Comments For Wapmild

Jika Menurut Anda Konten ini Pantas Di Bagikan ←↑→ Silahkan Kirim dan Bagikan Ulasan ini Memakai Tombol Share Wapmild ←↓→

Please Login to Comment.